Pemerintah Dicurigai Berpihak, Ahok Harusnya Telah Diberhentikan Karena Pengadilan Sudah Keluarkan Suratnya Tapi Mendagri Masih Menunda


Mudhiatulfata.net - Basuki Purnama Tjahaya atau Ahok dikabarkan sudah berstatus sebagai terdakwa namun hingga saat ini tak kunjung diberhentikan dari jabatanya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Ini berakibat menimbulkan kecurigaan tersendiri pada masyarakat yang beranggapan ada upaya Pemerintah untuk melindungi Ahok.

Menurut pengamat politik dan anggaran Uchok Sky Khadafi, saat ini Pemerintah Pusat diam-diam membantu Ahok. 

"Seharusnya karena dia sudah menjadi terdakwa, dia diberhentikan. Ini indikasi diam-diam pemerintah malah membantu Ahok," kata Uchok saat dihubungi di Jakarta, (Kamis, 5/1/2017).

Oleh karena itu, lanjut Uchok, jika hal ini dibiarkan, Ahok masih punya peluang untuk menang di Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasalnya, tim Ahok dan partai pendukungnya tetap berusaha meyakinkan masyarakat bahwa Ahok tak bersalah.  "Pemerintah seharusnya netral dalam hal ini. Ahok harus diberhentikan," pungkasnya.

Berbagai kalangan mencurigai ada sejumlah orang di pemerintah pusat  dan elit politik yang melindungi Ahok. Sesuai UU, Nomor 23 tahun 2014, dan Peraturan KPU, Kepala Daerah yang berstatus terdakwa harus diberhentikan sementara.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono mengatakan, Kemendagri sudah menerima surat dari pengadilan soal status hukum Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Surat kan sudah ada," ujar Sumarsono di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, (Kamis, 5/1/2017).

Namun, kata Sumarsono, Ahok belum bisa dinonaktifkan karena statusnya yang saat ini sudah non-aktif. Ahok non-aktif dari jabatannya sebagai gubernur DKI karena sedang mengikuti masa kampanye. "Tunggu saja dulu, prosesnya sedang digodok di Kemendagri," ujar Sumarsono.

Seperti diketahui, apabila diberhentikan sementara, Wakil Gubernur non-aktif DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan menjadi plt gubernur DKI.

Sementara itu, Pengamat dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengungkapkan, sesuai amanah Undang-Undang (UU) No.23/2004 menyatakan, jika pengadilan telah menetapkan seseorang sebagai terdakwa, Ahok sudah diberhentikan sementara tanpa alasan apapun.

"Mendagri harus betul-betul menegakkan hukum. Jangan tebang pilih, harus ditegakkan secara pasti. Dia itu harus berpikir secara kapasitasnya selaku Mendagri, bukan sebagai bagian dari PDIP yang notabene saat ini mendukung Ahok maju menjadi Gubernur DKI.” Ujar Amir.

Ditambahkan Amir, hendaknya surat pemberhentian sementara terhadap Ahok sudah dikeluarkan pihak Kemendagri.

"Karena ketentuan itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 tentang pemerintahan daerah pasal 83," ungkapnya.‎

Amir menerangkan, didalam UU‎ No.23/2014 Pasal 83 ayat 1 disebutkan bahwa, Kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat selama 5 tahun, tindakan pidana korusi, tindakan pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian pada ayat 2, lanjut Amir, disebutkan bahwa, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang jadi terdakwa sebagaimana ayat 1, diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.‎ "Sehingga, Mendagri hendaknya jangan lagi  menunda-nunda pemberhentian tersebut," tegas dia.

Amir menilai, jika Kemendagri menunda pemberhentian tersebut, ia memprediksi nantinya akan ada masalah baru. "Kalau ga segera, nantinya bisa jadi akan ada tuntutan baru," ungkap Amir.

Aktivis Rumah Amanat Rakyat Ferdinand Huatahaean mengatakan, sesuai perintah UU Ahok harus diberhentikan sementara dari jabatannya terhitung 13 Desember. “Kalau saat ini yang bersangkutan tengah cuti karena mengikuti pilkada, Presiden harus tetap memberhentikannya,” ujar Ferdinand.

Untuk diketahui, pihak Kemendagri sempat menyatakan akan melakukan pemberhentian sementara Gubernur Ahok, usai menjalani cuti kampanye. Namun, saat ini pihak Kemendagri belum dapat melakukan pemberhentian sementara Ahok karena yang bersangkutan masih menjalani cuti kampanye selama tahapan Pilkada DKI Jakarta. [yma]

Sumber : harianterbit.com

No comments

Powered by Blogger.