Bersama Kami di Auliya Travel

(Video) Petisi Penolakan Ulama-ulama & Ormas Se-Jabar terhadap Pencalonan Dedi Mulyadi di Pilkada 2018


Mudhiatulfata.net - Puluhan ulama-ulama Purwakarta dan ormas se Jawa Barat menolak secara tegas Dedi Mulyadi maju di Pilkada 2018 mendatang. Penolakan tertulis dalam petisi seperti yang dibacakan oleh seorang ulama untuk menolaknya. Demikian kabar sebagaimana yang dikutip dari situs pembawaberita.com.

Bukan tanpa alasan penolakan tersebut, selama ini Dedi Mulyadi yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta dianggap tidak pernah mendengar aspirasi umat Islam di Purwakarta, bahkan kian menyimpang dari ajaran islam. 

Saat ini Dedi Mulyadi menjabat sebagai ketua DPD Golkar Jabar. Aspirasi tersebut disampaikan pula ke DPP Golkar agar tidak memberikan surat rekomendasi Cagub Jabar,” kata Wakil ketua Gema Jabar KH Syirodjudin, dilansir jabarekspres.

Purwakarta yang dulunya terkenal dengan Kota Tasbih tapi semenjak dipimpin Dedi Mulyadi berubah menjadi Kota Patung dan sangat berbau kesyirikan.
”Meski patung ini hanya sebuah simbol, tapi ini bertentangan dengan umat Islam yang ada di Purwakarta. Nabi Ibrahim saja dulu menghancurkan patung, ini malah membangun patung,” katanya.

Banyak hal yang menyimpang dilakukan Dedi terhadap islam, bahkan yang lebih parahnya dalam ucapan paling kontroversial, ketika meminta kepada seluruh masyarakat Purwakarta, khususnya kepada umat Islam agar tidak perlu untuk membayar Zakat, dikarenakan hukumnya tidak wajib. Karena menurutnya yang wajib adalah APBD harus bisa sampai ke masyarakat.

Demikian petisi seperti yang tersebut di dalam video ini :


Berikut ini bunyi teks dari Petisi Ulama Purwakarta yang menolak pencalonan kembali Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat di Pilkada 2018, sebagai berikut :

“Petisi Ulama Purwakarta 
Menolak Dedi Mulyadi menjadi Calon Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Barat. Dengan ini ulama dan seluruh pimpinan pondok pesantren se Purwakarta yang bergabung dalam ormas dan tokoh Islam Purwakarta, Menyatakan sikap, Menolak Dedi Mulyadi sang penoda dan penista agama dan pelaku penyebar kemusyrikan dengan kedok adat budaya Sunda. Dan menolak calon Bupati atau Wakil Bupati Purawakarta yang memiliki visi misi politik yang serupa. Dan kami serukan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat untuk tidak memilih calon pemimpin yang mengajak kepada kemusyrikan dan kekufuran.
Demikianlah Petisi ini dibuat sebagaimana bentuk kepedulian dan tanggung jawab Ulama terhadap umat Islam. 
Purwakarta 17 Agustus 2017. ALLAHU AKBAR”. [yma]

No comments

Powered by Blogger.