Tak Terima UUPA Dicabut, Sejumlah Mantan Pembesar GAM Ini Kecam Keras Pemerintah RI


Mudhiatulfata.net, Banda Aceh - Belakangan ini Aceh kembali dihangatkan persoalan Pemerintah RI yang melakukan pengkhianatan terhadap rakyat Aceh. Pengkhianatan tersebut berupa pelanggaran atas perjanjian UUPA.

Pelanggaran dimaksud tidak luput pemrotesan dari beberapa tokoh mantan pembesar GAM dan politisi Aceh ini yang mengecam Pemerintah RI yang mencabut 2 pasal dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Sebagaimana yang dikabarkan oleh situs modusaceh.co, untuk membahas persoalan dimaksud sejumlah tokoh Aceh dan yang terlibat dalam partai-partai di Aceh menggelar rapat tertutup dengan Ketua dan Wakil Ketua DPR Aceh, di Gedung DPR Aceh, Kuta Alam, Banda Aceh, (Selasa, 17/10/17).

Diantara tokoh itu adalah orang yang menjabat sebagai Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar kali ini ikut bersuara tegas. Katanya ia akan mencoba menempuh cara diplomasi dahulu untuk mengembalikan dua pasal UUPA yang telah dicabut. 

Menurut Malik Mahmud, cara yang ia maksudkan baik memberikan saran-saran pada DPR Aceh untuk disampaikan ke Pemerintah RI, ataupun akan mendatangi langsung Presiden Jokowi untuk membahas persoalan tersebut.

Namun, katanya, jika diplomasi atau jalan damai tidak dihiraukan dia mengancam akan membawa kasus itu pada lembaga internasional. 
"Ini penting, jangan sampai kita ditipu lagi kedua kali. Kalau Pemerintah RI tidak serius dengan permasalahan ini. Kita takutkan, akan terjadi lagi pemberontakan seperti dulu," katanya.

Bahkan, dia melihat banyak pasal dalam UUPA tidak sesuai dengan MoU Helsingki yang telah disepakati ketika itu. "Kita juga protes itu," ujar Wali Nanggroe ini bernada mengecam.

Kemudian pendapat tegas oleh mantan Menteri Pertahanan GAM, Zakaria Saman atau Apa Karya, yang menurutnya Pemerintah RI terkesan tidak ikhlas memberikan wewenang kepada Aceh untuk mengatur daerahnya sendiri.

Pemerintah Pusat dianggap tidak serius memberikan kekhususan Aceh yang diatur dalam UUPA. Sebab, satu persatu pasal dalam UUPA terus dicabut. Kalau tidak dipertahankan, nanti dicabut lagi, begitu katanya. 
"Nyoe ibarat ulee dipelheuh, tapi giku dimat (ini ibarat kepala dilepaskan, sementara ekornya dipegang)," ungkap Apa Karya.

Meski mengaku kondisi fisiknya masih kurang sehat namun mengingat hal yang diperbincangkan ini penting, Apa Karya paksakan diri penuhi undangan DPR Aceh.

Menurutnya UUPA itu dihasilkan dari darah para syuhada, maka ia mengajak semua agar sama-sama untuk melawan Jakarta yang telah melanggar perjanjian ini.
"DPR Aceh sudah benar, mereka punya hak konstitusi untuk menyuarakan ini," jelasnya.

Sementara itu perihal undangan rapat di Gedung DPR Aceh, oleh Ketua DPR Aceh Muharuddin S.Sos, mengatakan sengaja mengundang sejumlah tokoh GAM yang terlibat dalam perundingan MoU Helsingki, untuk meminta pendapat. Menurutnya, tokoh-tokoh yang diundangnya ini terlibat langsung dalam perundingan tersebut.

"Intinya kita komit terhadap UUPA, kita juga komit dengan gugatan UUPA. Yang kita kritisi itu proses pencabutan yang tidak sesuai dengan aturan," ulasnya singkat. 

Kemudian mantan tokoh GAM lainnya Abu Razak atau Kamaruddin Abubakar juga mengecam permainan elit Pemerintah RI hingga dua pasal UUPA telah dicabut. Dia melihat, ada unsur kesengajaan untuk mencabut kedua pasal itu.

No comments

Powered by Blogger.