Tanggapi Gugatan Syahrul Syamaun kepada Mualem, PA Tegaskan Pemberhentian Syahrul Sudah Dipertimbangkan






Mudhiatulfata.net - Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) menegaskan, pemberhentian Syahrul bin Syamaun atau Linud dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPA) Partai Aceh Kabupaten Aceh Timur telah melalui kajian dan pertimbangan yang matang dan panjang. Termasuk telah mendapatkan saran dan pendapat dari berbagai pihak di Aceh Timur.

Juru Bicara DPA Partai Aceh Muhammad Saleh mengatakan, pertimbangan yang paling utama ialah karena kondisi kesehatan serta aspirasi dari Komite Peralihan Aceh (KPA), kader dan simpatisan, maupun organisasi sayap Partai Aceh di kabupaten tersebut. “Jadi, tidak ada pertimbangan lain, apalagi didasari pada sikap suka atau tidak.

Namun, semua itu demi kondisi Tgk Syahrul sendiri, terutama berkonsentrasi penuh pada pemulihan kesehatan yang saat ini sedang dia jalani. Bagaimana pun Tgk Syahrul tetap menjadi bagian (jamaah) yang tak terpisahkan dari Partai Aceh,” ujar Muhammad Saleh melalui siaran pers, Minggu (7/6/2020).

Menurut Saleh, informasi ini perlu disampaikan kepada publik (masyarakat) melalui media pers untuk menjawab pertanyaan yang timbul, sehingga dapat meluruskan berbagai spekulasi yang muncul. Terutama dari berbagai pihak yang dinilai sengaja ingin memancing di air keruh.

“Maka, tak ada yang istimewa dan luar biasa dari gugatan yang disampaikan Tgk Syahrul bin Syamaun kepada DPA Partai Aceh.

Ini hal biasa dan bagian dari dinamika politik. Sebab, saat ini ada lima Ketua DPW Partai Aceh di Aceh yang juga berstatus pelaksana tugas atau Plt,” jelas Saleh.

Menurut Saleh, tugas Plt ialah melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Aceh, baik yang sudah habis masa kepengurusan maupun karena keputusan dan pertimbangan tertentu dari pimpinan. Semua itu, demi efektivitas serta soliditas partai hingga ke akar rumput (sagoe dan gampong).

“Soal pejabat sementara atau pelaksana tugas, itu hanya istilah internal saja. Tapi, tugas utama mereka adalah melaksanakan muswil dalam waktu yang telah ditentukan. Dan, DPA Partai Aceh siap menjawab gugatan tersebut,” kata Saleh.

Jelas Saleh, pimpinan DPA Partai Aceh dapat memahami dan menghargai berbagai usaha serta ikhtiar yang telah dilakukan Tgk Syahrul dalam menjalankan roda organisasi partai sejak tahun 2008 silam.

Itu sebabnya, sebagai bentuk penghargaan pimpinan atas usaha dan kerja keras tadi, DPA Partai Aceh telah memberi kepercayaan kepada yang bersangkutan untuk menduduki jabatan Wakil Bupati Aceh Timur bersama Hasballah (Rocky) yang menjadi Bupati Aceh Timur selama dua periode (saat ini).

“Itu sebabnya, DPA Partai Aceh berkeyakinan, langkah hukum yang dilakukan itu, bukan berasal dari niat atau diri Tgk Syahrul bin Syamaun secara pribadi. Mungkin saja, ada pihak lain yang sengaja memprovokasi. Tapi sekali lagi itu hak konstitusional dari Tgk Syahrul. Kami hargai itu,” tegas Saleh.

“Partai Aceh (PA) adalah milik seluruh bangsa Aceh yang lahir dari rahim MoU Helsinki, 15 Agustus 2005 silam. Tentu, dibutuhkan kaderisasi dalam menjawab berbagai tantangan dan peluang ke depan, khususnya kursi di parlemen (DPRA dan DPRK) serta pemerintahan (gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya),” jelas Saleh.

Diakui Saleh, sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam perjuangan (GAM), pimpinan sangat menghargai jasa-jasa Tgk Syahrul bin Syamaun selama ini. Hanya saja, tuntutan dan tantangan zaman terus berubah dan bergerak. “Oleh karena itu, dibutuhkan adanya estafet kepemimpinan,” ujar Saleh.

Sumber : AWT

No comments

Powered by Blogger.